JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) secara resmi mengirimkan surat permohonan data dan informasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan kader partai.
Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Dalam surat tersebut, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya terhadap instruksi partai sebelumnya (Nomor: 940/IN/DPP/II/2026) yang melarang keras seluruh kader di Tiga Pilar (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif) memanfaatkan Program MBG untuk memperoleh keuntungan finansial maupun material pribadi.
”Permohonan ini berkaitan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang,” tulis DPP PDI Perjuangan dalam surat resminya.
PDI Perjuangan meminta Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka dan memberikan sejumlah data penting, di antaranya:
1. Nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi, maupun pihak lain dalam pelaksanaan Program MBG yang diduga memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kader PDI Perjuangan.
2. Bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan program.
3. Data pendukung relevan lainnya yang dapat digunakan untuk kepentingan klarifikasi.
Pihak DPP PDI Perjuangan memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh nantinya akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi, khususnya dalam rangka penegakan etika, disiplin partai, serta verifikasi internal terhadap kader yang diduga terkait.
