Deli Serdang — Proyek pembangunan jaringan irigasi di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, menuai sorotan publik. Proyek bernilai Rp195.000.000 yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera Utara II Medan ini diduga kuat mengalami mark-up. Dugaan tersebut mencuat lantaran papan informasi proyek tidak menyantumkan volume rincian pengerjaan.
Proyek yang berlokasi di Jalan Sedar Timur, Pasar Miring tersebut dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sarana Juang Kami, dengan pelaksana kegiatan berinisial Amek/RHD.
Transparansi pengerjaan makin dipertanyakan saat tim media mendatangi lokasi proyek pada Rabu (19/8/2026). Di lapangan, tidak ditemukan satu pun pekerja yang beraktivitas. Upaya konfirmasi melalui telepon seluler dan pesan WhatsApp kepada Amek selaku pelaksana juga tidak membuahkan hasil, sebab nomor awak media justru diblokir saat mengajukan permohonan wawancara.
Sikap tertutup pelaksana proyek ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sesuai ketentuan pada Bab XI Pasal 51 hingga Pasal 57, tindakan mengabaikan keterbukaan informasi dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp20.000.000.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Perjuangan Rakyat Madani (DPP LSM-PERADI), Agus Siahaan, yang turun langsung meninjau lokasi, menegaskan akan membawa temuan ini ke jalur hukum.
”Karena kegiatan proyek yang bersumber dari APBN ini terkesan tertutup dan pelaksana tidak bersedia dikonfirmasi, kami akan melaporkan Ketua P3A Sarana Juang Kami ke Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk menindaklanjuti temuan kami di lapangan,” tegas Agus saat memberikan keterangan di lokasi.
