Lampung Selatan – Persoalan pengelolaan air limbah dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Way Gelam, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, kembali mendapat sorotan warga.
Sejumlah warga Dusun III RT 10 Desa Way Gelam meminta agar operasional dapur MBG dihentikan sementara sampai terdapat tindak lanjut yang jelas terhadap persoalan pengelolaan air limbah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurut warga, keberadaan dapur MBG seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek penyediaan makanan, tetapi juga memastikan seluruh limbah yang dihasilkan dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kenyamanan masyarakat sekitar.
Warga menilai, apabila persoalan air limbah belum mendapatkan penyelesaian yang konkret, operasional dapur MBG sebaiknya tidak dilanjutkan terlebih dahulu.
«“Kami bukan menolak program MBG. Kami mendukung program pemerintah, tetapi persoalan limbah juga harus diperhatikan. Kalau belum ada tindak lanjut yang jelas, kami meminta operasional dihentikan sementara,” ujar salah seorang warga.»
Kekhawatiran masyarakat terutama berkaitan dengan dugaan belum optimalnya sistem pengelolaan air limbah di lokasi dapur MBG. Warga meminta pihak pengelola menunjukkan langkah nyata, bukan sekadar memberikan penjelasan, sehingga persoalan lingkungan tersebut benar-benar dapat diselesaikan.
Warga Siapkan Langkah Pengaduan
Warga juga menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila dapur MBG tetap beroperasi sementara persoalan limbah belum mendapatkan penyelesaian.
Mereka menyebut Kejaksaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) RI sebagai lembaga yang akan menjadi tujuan pengaduan untuk meminta adanya pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah tersebut, menurut warga, ditempuh sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah sekaligus untuk memastikan kegiatan dapur MBG berjalan sesuai ketentuan, termasuk dari sisi pengelolaan lingkungan.
Warga berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan pengelola. Mereka meminta pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, pengelola dapur MBG, serta pihak terkait duduk bersama mencari solusi yang dapat diterima dan menjamin lingkungan sekitar tetap aman.
Bukan Menolak MBG, Warga Minta Lingkungan Jangan Dikorbankan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, warga menegaskan bahwa kritik terhadap pengelolaan limbah bukan berarti penolakan terhadap program MBG.
Justru, masyarakat meminta agar program tersebut berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
“Programnya kami dukung. Tetapi jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan persoalan lingkungan. Kalau memang sistem limbahnya sudah sesuai, silakan dibuktikan dan dijelaskan kepada masyarakat,” kata warga.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut konkret dari pihak pengelola dapur MBG dan instansi terkait.
Jika persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian, warga menyatakan siap menempuh jalur pengaduan kepada instansi yang berwenang, termasuk Kejaksaan dan BGN RI, untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur MBG dan instansi terkait masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai kondisi sistem pengelolaan air limbah serta tindak lanjut yang telah dilakukan.
